PT PLN sebagai perusahaan penyedia listrik nasional kembali berusaha meningkatkan pelayanannya dengan menyediakan informasi mengenai tagihan listrik secara on-line.Informasi ini dapat kita akses melalui koneksi internet di HP, PC maupun laptop.

Untuk mengetahui informasi tersebut pelanggan dapat menuju ke url http://202.162.217.251/info_billing/index.php. Pada halaman depan kita akan diminta untuk memasukkan id pelanggan dan kode keamanan.

Dengan adanya layanan ini diharapkan pelanggan dapat mengontrol penggunaan listriknya sehingga dapat lebih menghemat energi listrik nasional.

Selamat Hari Raya Idul Fitri
1 Syawal 1429 H
Mohon Maaf Lahir & Batin

Kalo diamati dari grafik postingan saya pasti ada yg pengen komentar,”Kok mangkin lama makin males nulis ya?”. Hehe sebenernya bukan lagi males nulis tapi kebetulan bulan Juli dan Agustus ini saya lagi agak banyak kegiatan yg menyita waktu lumayan juga.
Tapi sebenernya ada satu lagi yg bikin bete banget buat posting,apalagi kalo bukan keterbatasan koneksi internet di Pacitan kota tercinta.
Masih inget postingan saya tentang spanduk dan iklan free hotspot Speedy Telkom yg boong banget, halah ternyata malah saya sendiri yg kemakan iklannya. Critanya gini,suatu hari ada petugas telkom yg lagi ngecek jaringan di deket rumah. Trus ngobrol-ngobrol nawarin Speedy Telkom,awalnya saya ga tertarik blass. Lama-lama dia ngobrol katanya lagi ada tarif diskon,wuih kok lumayan juga keliatannya. Seratus rebu sebulan dapet quota 1 giga!! Kalo unlimited 350 rebu. Plus diiming-imingin modem n pasang gratis,akhirnya saya nyerah. Pasang speedy deh !

Bulan pertama pemakaian belum dikenakan biaya saya pikir pasti dibebankan bulan berikutnya. Bener banget, tagihan speedy mencapai angka 400 sekian rebu,waduhh kok buanyak yaa. Okelah mungkin karena ini 2 bln sekaligus dan over quotenya lumayan.
Bulan berikutnya tak coba ngontrol pemakaian biar ga over quote.
Ternyata tagihan bulan berikutnya masih diangka 280rebuan,padahal pemakaian udah berkurang banget. Ueedan tenan iki !!
Eh ternyata ada temen yg ngalamin hal serupa malah parah banget,tagihannya ampe menyentuh angka 1 juta lebih. Ck ck ck

Tanpa pikir panjang lagi saya langsung ke Telkom buat nyabut Speedy.

Buat temen-temen yg pengen pasang Speedy khususnya di Pacitan kalo bisa dipikir-pikir lagi deh. Kecuali kalo mau pake yg unlimited ato emang punya duit berlebih.

Minggu 22 Juni 2008 kemaren kebetulan saya lagi berada di Kab. Purworejo Jawa Tengah.Ada peristiwa menarik yang terjadi hari itu yaitu berlangsungnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah.

Iseng-iseng saya coba melongok ke salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS).Ternyata setelah saya amati ada fenomena menarik yang terjadi, dari jumlah pemilih yang ada di TPS tersebut yang menggunakan hak pilihnya mungkin hanya sekitar 75%, lah yang laen pada kemana ya??

Banyak pertanyaan yang kemudian muncul dalam pikiran saya, salah satunya adalah, “Apakah pilkada langsung ini benar-benar efektif untuk menyalurkan aspirasi masyarakat ? ” Salah seorang warga yang sempat saya tanya kenapa tidak ikutan milih menjawab, “Lha gimana mau milih to mas wong yang dipilih aja gak kenal.Gak mudheng mas.” Lebih ironis lagi bahkan ada warga yang mengatakan, “Yen wonten sing ngedum duit seket ewuan mesti kulo pilih Mas*.”

Walah-walah kok bisa ya?

Agaknya cerita-cerita seperti di atas bisa menjadi evaluasi bagi Jawa Timur yang rencananya pada tanggal 23 Juli 2008 nanti juga akan menggelar Pemilihan Gubernur (pilgub).Keberhasilan Pemilihan Gubernur (pigub) Jawa Timur membutuhkan partisipasi masyarakat untuk pro aktif dalam menggunakan hak pilihnya.

Jadi Pilgub 2008: “Nyoblos gak ya?”

Rahardian Kristanto, Staff Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pacitan

*“Kalo ada yang bagi-bagi duit limapuluh ribuan pasti saya pilih Mas”

Sumber : Warta eGov 9 Januari 2007

Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) telah menjadi ciri khas layanan publik di era e-government. Peran teknologi informasi tak hanya membuat layanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan, melainkan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Apa saja yang perlu Anda siapkan bila ingin membangun KPT?

Siapa yang tak mengetahui citra aparat pemerintah kita dengan prinsipnya: “kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah?”.

Rasanya citra ini sudah dikenal dimana-mana yang tak lain merupakan cerminan kualitas layanan publik aparat pemerintah yang dianggap terlalu berbelit-belit, birokratis, marak pungutan liar, rawan korupsi dan sebagainya.

Ya, suka tidak suka, kenyataannya kesan masyarakat terhadap layanan publik pemerintah khususnya dalam pengurusan berbagai dokumen perizinan masih negatif. Sebuah kesan yang tidak mengenakkan tentunya. Namun, di tengah era good corporate governance ini, kesan negatif itulah yang seharusnya menjadi tantangan bagi aparat pemerintah.
Di sejumlah daerah di Indonesia, beberapa pemerintah daerah (pemda), baik itu tingkat provinsi, kabupaten dan kota sudah mulai membenahi kualitas layanan perizinannya. Salah satunya dengan membangun Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) atau yang sering disebut dengan kantor Sistem Pelayanan Satu Atap (SIMTAP).

Seperti yang sudah Anda ketahui, melalui konsep terpadu/ satu atapnya, manfaat yang diperoleh masyarakat baik itu dari kalangan umum atau pengusaha (bisnis) adalah bisa mengurus dan menyelesaikan berbagai dokumen perizinan atau non perizinan cukup di satu tempat/ lokasi saja. Ini lebih praktis tentunya.
Melalui KPT, yang namanya rantai birokrasi, tahapan prosedur yang harus dilalui, lamanya waktu sampai jumlah biaya yang harus dikeluarkan bisa dipangkas dan diketahui dengan mudah oleh publik. KPT seakan ingin menjadi bukti layanan pemerintah yang cepat, mudah, transparan dan murah kepada masyarakat. Apalagi dengan ketersediaan teknologi informasi (TI) yang ada sekarang. Yang namanya layanan pemerintah transparan, efisiensi biaya dan mudah di KPT bisa dengan mudah diwujudkan.
Apalagi kalau berbicara soal TI yang mendukung layanan KPT bukan tergolong sebagai teknologi yang ruwet atau terkesan wah. “Pada prinsipnya teknologi di KPT tak ubahnya teknologi yang ada di sebuah kantor-kantor kok,”kata Budi Rahardjo, pakar TI dari Institut Teknologi Bandung. Itu berarti, Anda sebagai pejabat di daerah tak gentar bahwa dalam membangun sisi TI di KPT. Semuanya bisa diperoleh dan dipelajari dengan mudah.
Meski begitu, ada beberapa hal yang sebaiknya justru Anda perhatikan ketika hendak membangun KPT, yaitu faktor sumber daya manusia (SDM) atau pegawai pemerintah yang bekerja di KPT. Sebab, boleh dikata tulang punggung baik atau tidaknya rapor kinerja KPT sangat tergantung dengan SDM-nya. Intinya budaya dan mental para pegawai KPT harus diubah menjadi lebih melayani masyarakat terlebih dahulu. “Aparat pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, praktis dan optimal kepada masyarakat,” kata Taufik Effendi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara seperti dikutip dari situs www.menpan.go.id.
Pentingnya faktor SDM, juga dikatakan Syailendra, Vice President Enterprises PT. Telkom Indonesia Tbk, dimana aparat pemerintah harus bersedia merubah paradigma pelayanannya, baik itu mulai dari cara berpikir, bersikap sampai melayani ke masyarakat oleh para pegawai KPT.”Dibutuhkan change management pada aparat pemerintahnya” jelas Syailendra. Bahkan perlu dibuat training khusus terlebih dahulu agar ada perubahan yang signifikan, tambah Syailendra.
Faktor SDM memang penting. Tapi yang tak kalah penting juga dalam membuat KPT adalah mengkoordinasikan dinas/ instansi yang terlibat dalam KPT. Sudah jadi rahasia umum juga rasanya kalau banyak pejabat di dinas/ instansi pemerintah yang enggan “menyerahkan” wewenangnya untuk dijalankan di KPT. Pasalnya, mengurus dokumen perizinan ibarat lahan “basah” setiap dinas/ instansi.
Untuk hal ini, Udjang Sudirman, Kepala Biro Organisasi Departemen Dalam Negeri menyarankan pentingnya peran pemimpin daerah. “Pimpinan daerah harus mengeluarkan perda khusus tentang KPT atau komitmen yang kuat terhadap KPT yang transparan,” tandas Udjang.
Pendapat Udjang memang benar. Apapun layanan publik yang diberikan, tak pernah lepas dari peranan pimpinan daerahnya. Seperti peran Untung Wiyono, Bupati Sragen Jawa Tengah yang memberi teladan dengan memberikan sebagian wewenangnya pada KPT Sragen. “Dari sepuluh wewenang bupati, enam wewenangnya sudah mulai saya berikan ke KPT,” kata Untung. Tak lama kemudian, kepala dinas sekabupaten Sragen pun mengikuti dengan memberikan wewenangnya ke KPT.
Dan belakangan, Untung mulai memetik hasilnya. Sedikit-banyak, pendapatan dari KPT Sragen terbukti mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sragen. Dari PAD Rp22,5 milyar pada 2002 (awal KPT Sragen terbentuk) menjadi Rp 72,7 milyar pada 2005 lalu. Walau tidak semua peningkatan PAD itu berasal dari pendapatan KPT, namun harus diakui jumlah itu merupakan imbas dari begitu mudah, transparan dan murahnya mengurus perizinan di KPT Sragen.
Begitu juga daerah lain, dimana peran KPT mampu menyetor pendapatan yang tak sedikit ke PAD. Seperti di kabupaten Jembrana (Rp1,5 miliar), Kebumen (Rp500 juta), Samarinda dan kota Yogya (Rp2,8 miliar) dan masih banyak lagi tentunya. Dengan kata lain pembentukan KPT tak hanya bermanfaat bagi masyarakat saja karena mendapatkan layanan perizinan yang mudah, cepat, transparan dan murah. Melalui KPT, ujung-ujungnya pemda juga bisa “menikmati” tambahan kas daerah. Jadi tunggu apa lagi, sekarang memang zamannya pelayanan terpadu kok.
wicaksono@wartaegov.com

Tahun ini Kabupaten Pacitan kembali meraih Adipura, lambang supremasi kebersihan tingkat nasional.Penghargaan ini juga diraih oleh beberapa Kabupaten/Kota disekitar Madiun Raya yaitu Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Ponorogo .Pacitan sendiri masuk dalam kategori kota kecil.

Hari ini setiba dari Jakarta Piala Adipura langsung dikirab mengelilingi kota Pacitan.Warga menyambut dengan sangat antusias datangnya Piala Adipura, mengingat untuk menembus dominasi kota-kota lain yang lebih sudah maju diperlukan perjuangan dan kerja keras dari seluruh lapisan masyarakat.

Keberhasilan Pacitan meraih penghargaan ini tidak lepas dari peran besar “the yellow forces” , petugas kebersihan yang bekerja sejak pagi buta untuk membersihkan kota Pacitan.Namun demikian kerja keras mereka tak akan berarti tanpa dukungan dan kesadaran dari masyarakat sendiri.

Adipura 2008 sudah diraih, tantangan ke depan yang lebih berat adalah mempertahankan supremasi bergengsi tersebut.Ayo…PACITAN BISA!!!!

Memasuki bulan Mei biasanya orang akan banyak membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia pendidikan.Ya..karena pada tanggal 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional.Meski kesannya agak latah saya juga pengen nulis sedikit tentang dunia pendidikan khususnya di Pacitan.

Berbicara mengenai kualitas pendidikan di Pacitan sebenarnya agak tidak pas buat saya, kenapa..?Karena saya sendiri memang belum pernah merasakan bangku sekolahan di Pacitan, maklumlah pendatang.Tetapi saya percaya bahwa secara history Pacitan memilik kualitas pendidikan yang tidak kalah dengan daerah lain, lihat saja beberapa orang dari Pacitan pernah menduduki jabatan sebagai Menteri bahkan Presiden kita sekarang Bapak SBY juga pernah mengenyam pendidikan di Pacitan.Beberapa waktu yang lalu saya juga membaca di sebuah surat kabar, seorang siswa SMU dari Pacitan berhasil memperoleh medali di olimpiade pelajar internasional.Wow huebat banget kan.

Namun sebaliknya ada beberapa hal yang membuat saya jadi prihatin.Saya pernah baca di sebuah koran lokal di kolom surat pembaca yang isinya mempertanyakan tentang mutu tenaga pengajar di Pacitan berkaitan dengan pengangkatan guru dari tenaga honorer.Betapa tidak ternyata sebagian guru dari tenaga honorer yang diangkat menjadi CPNS ternyata tidak memiliki latar belakang pendidikan yang dipersyaratkan.Tragis banget ya kalo ada guru SD yang ternyata cuma punya ijasah SD juga.Malah ada yang bilang gelarnya S.SD (Sarjana Sekolah Dasar kali ye) walah walah….

Okelah kita ndak usah mencari kambing hitam dari kasus di atas, ini adalah konsekuensi dari suatu kebijakan.

Trus apa kabar dengan kualitas pendidikan?

Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan mestinya sudah memahami benar permasalahan-permasalahan seperti di atas dan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan sumber daya manusianya.Salah satu contoh konkret ya “sertifikasi”.Diharapkan melalui sertifikasi dapat benar-benar meningkatkan mutu serta kesadaran untuk mengembangkan diri dari para tenaga pengajar.Jangan sampai ini cuma jadi ajang buat dapat tunjangan lebih yaa.Bisa-bisa jadi hancur bener pendidikan bangsa ini.

Kami semua memberi kepercayaan kepada anda insan pendidikan untuk mencerdaskan bangsa.BUKTIKAN ANDA BISA! BUKTIKAN KUALITASMU!

Selamat Hari Pendidikan Nasional.